sumber hukum

SUMBER HUKUM

Sumber Hukum:

Hukum ditemukan

Dasar putusan hakim

Dasar mengikatnya hukum

Asal mula hukum

Sumber Hukum Formal:

Kebiasaan (Custom)

Keputusan Hakim (Jurisprudensi)

Traktat (Treaty)

Undang-undang (Statute)

Pendapat Sarjana (Doktrin)

Sumber hukum selalu dikaitkan atau berhubungan dengan pertanyaan

berikut ini:

1. Dari manakah asal mula hukum?

2. Di manakah hukum dapat ditemukan?

3. Di manakah hakim dapat mencari atau menemukan hukum yang dijadikan dasar putusannya?

4. Bagaimanakah kita mengetahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku?

Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.

Sedang menurut Suroso, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau

hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya.

Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.

2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi.

3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat)

4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis dan sebagainya.

5. Sebagai sumber terjadinya hukum; sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Sumber hukum menurut Algra sebagaimana dikutip oleh Sudikno

dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Sumber hukum materiil

Artinya tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil

merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, seperti situasi

sosial, politik, ekonomi, keagamaan dan sebagainya.

2. Sumber hukum formil

Artinya tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh

kekuatan hukum. Sumber hukum formal berkaitan dengan bentuk atau cara

yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku.

Menurut van Apeldorn, sumber hukum dibedakan menjadi empat

macam, yaitu:

1. Sumber hukum historis

Ahli sejarah memakai perkataan sumber hukum dalam dua arti, yaitu:

a. Sumber pengenalan hukum, yakni semua tulisan, dokumen, inskripsi dan

sebagainya , dari mana kita dapat belajar mengenal hukum suatu bangsa

pada suatu waktu.

b. Sumber dari mana pembentuk undang-undang memperoleh bahan

dalam membentuk undang-undang.

2. Sumber hukum sosiologis (teleologis)

Faktor-faktor yang menentukan isi dari suatu hukum, seperti sosial, politik,

ekonomi, agama dan sebagainya.

3. Sumber hukum filosofis

Dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Sumber isi hukum, isi hukum itu datangnya dari mana? Ada tiga

pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan tersebut:

1) Pandangan teokratis_ isi hukum berasal dari tuhan

2) Pandangan hukum kodrat _ isi hukum berasal dari akal manusia

3) Pandangan mazhab historis _ isi hukum berasal dari kesadaran

hukum.

b. Sumber kekuatan mengikat dari hukum

Mengapa hukum mempunyai kekutan mengikat, mengapa kita tunduk

pada hukum. Kekuatan mengikat dari kaedah hukum bukan semata-mata

didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena didorong

.

4. Sumber hukum formal

Sumber hukum dilihat dari cara terjadinya hukum positif. Sumber yang

melihat dari mana hukum berlaku dan mengikat hakim serta penduduk.

Sumber hukum inilah yang paling penting di dalam mempelajari hukum.

Sumber hukum formal dari hukum positif adalah:

1.      Undang-undang

Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.

Menurut Buys sebagaimana dikutif oleh Kansil, undang-undang mempunyai

dua arti, yakni:

a. Undang-undang dalam arti formal, yakni setiap keputusan pemerintah

yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Misalnya

dibuat oleh pemerintah bersama parlemen.

b. Undang-undang dalam arti meterial, yakni setiap keputusan pemerintah

yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

2. Adat kebiasaan (custom)

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakuka berulanga-ulang

dalam hal yang sama, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan

dirasakan sebagai pelanggaran oleh perasaan hukum. Contoh tanda

menyerah dalam suatu peperangan adalah adalah dengan cara mengibarkan

bendera (kain) berwarna putih. Cara ini bersumber dari kebiasaan

internasional, sehingga setiap negara/tentara yang melanggarnya dapat

dijatuhi sanksi.

3. Perjanjian (traktat/treaty)

Termasuk perjanjian antarnegara dan perjanjian antarwarganegara. Apabila

dua orang atau dua pihak mengadakan kata sepakat (konsensus) tentang

sesuatu hal, maka mereka lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian

tersebut, mereka terikat pada isi perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam

masalah perjanjian dikenal istilah Pacta Sunt Servanda, artinya bahwa

perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau perjanjian harus

ditaati dan ditepati.

Perjanjian yang dibuat oleh negara disebut perjanjian antarnegara atau

perjanjian internasional (traktat). Traktat juga mengikat warga negara dari

negara-negara yang bersangkutan. Jika teraktat hanya diadakan/dibuat oleh

dua negara, traktat tersebut disebut traktat bilateral dan bersifat tertutup,

contoh perjanjian antara Indonesia dengan Cina tentang ”Dwi-

Kewarganegaraan”, perjanjian tentang perbatasan antara Indonesia dengan

Malaysia. Apibila diadakan/dibuat oleh lebih dari dua negara disebut traktat

multilateral. Apabila traktat ini memberikan kesempatan kepada negaranegara

yang tidak menandatangani traktat untuk menggabungkan atau

mengikatkan diri dengan traktat tersebut, maka traktat tersebut adalah traktat

kolektif atau traktat terbuka, contoh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,

ASEAN.

4. Keputusan hakim (yurisprudensi)

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim sebelumnya yang

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim berkutnya dalam

mengambil keputusan. Dasar hukum yurisprudensi yaitu:

a. Dasar historis, secara historis banyak diikuti oleh umum.

b. Adanya kekurangan dari hukum yang ada, karena pembuat UU tidak

dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang, maka

yurisprudensi digunakan untuk mengisi kekosongan dari undangundang.

Dasar kedua ini merupakan akibat dari Pasal 22 AB yang menyatakan:

”Bilamana seorang hakim menolak menyelesaiakan suatu perkara yang

diajukan kepadanya dengan alasan peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan tidak menyebut, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia

dapat dituntut karena penolakan mengadili”.

5. Pendapat para ahli hukum (doktrin)

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang terkemuka yang besar

pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan. Seringkali hakim

dlam keputusannya menyebut pedapat para sarjana hukum sebagai dasar

pertimbangan dalam memutuskan perkara tertentu. Untuk menjadi sumber

hukum formal, doktrin harus memenuhi syarat tertentu yakni doktrin

menjelma menjadi keputusan hakim.23 Doktrin diakui sebagai salah satu

sumber hukum formal pada hukum internasional. Menurut Pasal 38 ayat (1)

Statute of the International Court of Justice disebutkan beberapa sumber

hukum formal hukum internasional, yaitu:

1. Perjanjian internasional.

2. Kebiasaan internasional

3. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa berdab.

4. Keputusan hakim.

5. Pendapat para sarjana hukum (ahli hukum) terkemuka.

Di Indonesia, banyak pendapat Imam Syafi’i yang digunakan oleh hakim di

Pengadilan Agama sebagai dasar dari putusan yang dibuatnya.