sejarah pancasila

A.    Teori asal Mula Pancasila

1. Causa Materialis (asal mula bahan) ialah bersal dari bangsa Indoneisa sendiri, terdapat dalam adapt kebiasaan, kebudayaan dan dalam agam-agamanya
2. Causa Formalis 9asal mula bentuk atau bangun) dimaksudkan bagaiman Pancasila itu dibentuk rumusannya.
3. causa efisisen (asal mula karya) asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar Negara menjadi dasar Negara
4. causa finalis (asal mula Tujuan) adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar Negara.

Unsur-unsur pancasila berasal dari bangsa indoneisa senidir, walaupun secara formal Pancasila menjadi dasar Neara Republik Indonesia Pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memilki unsure-unsur pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adapt istiadat, tulisanm bahasa, kesenianm kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya missal:

1.      di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan sejak jaman purba bahkan sampai sekarang. Buktinya masih adanya candi, mesjid, hari besar agama dsb. Hal ini menunjukan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.      bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan ,adanya semboyan-semoboyan, kegiatan kemanusiaan dsb. Hal ini menunjukan adanya kemanusiaan yang adil dan beradab

3.      bangsa Indonesia meiliki cirri guyub, rukun, bersatu dan kekeluargaan sejak jaman kerajaan dahulu sampai sekarang. Menunjukan adanya sifat persatuan

4.      unsure demokrasi sudah ada dari bukti bangunan-bangunan adapt , balai musyawarah dsb. Menunjukan sifat demokratis Indonesia

5.      bangsa kita juga memiliki bahwa kita bangsa yang adil, dengan danya tempat seperti lumbung padi bersama, sungai dan sumur bersama, kuburan umum dsb. Hal ini menunjukan bahwa bangsa Indonesia memiliki rasa keadilan sosial.

B.     Sejarah Pancasila

Pancasila sebagai kepribadian Indonesia secara histories lahir sejak bangsa Indonesia  ada di bumi nusantara. Istilah Pancasila ini telah dikenal sejak jaman kerajaan Majapahit pada abad XIV yg terdapat dalam buku negarakrtagama karangan Empu Prapanca dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma istilah Pancasila mempunyai dua pengertian yakni, pertama, mempunyai arti berbatu sendi yang lima dan kedua ,berarti pelaksanaan kesusilaan yg lima yaitu :

1. dilarang melakukan kekerasan ;
2.  dilarang mencuri ;
3. dilarang berjiwa dengki;
4. dilarang berbohong;
5. dilarang mabuk / minuman keras.

Dalam buku Negara kertagama digambarkan kehidupan rakyat majapahit yang hidup tentram dan sejahtera . kemakmuran negara majapahit dilukiskan sebagai gema ripah loh jinawi, sedangkan kehidupan beragama digambarkan dengan ungkapan Bhineka Tunggal Ika tan haa dharma mangrwa, artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua.

Gambaran tersebut menunjukan bahwa kehidupan bangsa Indonesia pada masa kerajaan Majapahit telah dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai moral Pancasila. Yakni persatuan dan kesatuan bangsa, rakyat hidup tenteram dan kehidupan antar umat beragama telah rukun dan berdampingan. Benih-benih kehidupan yang dilandasi oleh nilai moral Pancasila  inilah yang kemudian dijadikan sumber pemikiran dalam merumuskan Pancasila oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia pada saat merumuskan dasar Negara Indonesia yaitu pada sidang BPUPKI.

Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Lalu, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Maret 1945 (2605, tahun Showa 20) yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka.

Organisasi yang beranggotakan 74 orang (67 orang Indonesia, 7 orang Jepang) ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Dipimpin oleh ketua BPUPKI K.R.T Radjiman Widiodiningrat, berturut-turut Mr. Muhammad Yamin, Prof Dr Mr. Soepomo dan Ir Soekarno mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan pidatonya.   Selama tiga hari itu tiga orang, yaitu, Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno, menyumbangkan pemikiran mereka bagi dasar negara Indonesia.

Dalam pidato singkatnya hari pertama, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia Merdeka, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Soepomo pada hari kedua juga mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan social (namun hanya mengenai paham negara integralistik). Pada hari ketiga, Soekarno mengusulkan juga 5 asas. Kelima asas itu, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa, yang pada akhir pidatonya Soekarno menambahkan bahwa kelima asas tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang disebut dengan Pancasila, diterima dengan baik oleh peserta sidang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya pancasila.

Namun untuk membuat susunan dasar Negara Indonesia Merdeka yang seutuhnya maka diadakan kembali panitia khusus yang disebut Panitia Sembilan. Panitia Sembilan terdiri dari sembilan orang, yaitu :

1)      Ir. Soekarno (Ketua merangkap anggota)

2)      Drs. Mohammad Hatta (Wakil Ketua merangkap anggota)

3)      K.H Wachid Hasyim

4)      Abdoel Kahar Moezakir

5)      Mr. AA. Maramis

6)      Abikoesno Tjokrosoeyoso

7)      H.Agus Salim

8)      Mr. Achmad Soebardjo

9)      Mr. Muhammad Yamin

Pada tanggal 2 juni 1945 Panitia Sembilan berhasil menyusun/ merumuskan naskah Rancangan Pembukaan UUD yang kemudian dikenal sebagai Piagam Djakarta (Djakarta Charter). Dalam piagam tersebut dirumuskan:

1.       Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2.       Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.       Persatuan Indonesia

4.       Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5.       keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

     

Sidang kedua (10-17 juli 1945) BPUPKI menentukan perumusan dasar negara yang akan merdeka sebagai hasil kesepakatan bersama. Anggota BPUPKI dalam masa sidang kedua ini ditambah enam anggota baru. Sidang lengkap BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menerima hasil panitia kecil atau panitia sembilan yang disebut dengan piagam Jakarta. Di samping menerima hasil rumusan Panitia sembilan dibentuk juga panitia-panitia Hukum Dasar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok panitia perancang Hukum Dasar yakni: 1) Panitia Perancang Hukum Dasar diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggota berjumlah 19 orang 2) Panitia Pembela Tanah Air dengan ketua Abikusno Tjokrosujoso beranggotakan 23 orang 3) Panitia ekonomi dan keuangan dengan ketua Moh. Hatta, bersama 23 orang anggota.

Panitia perancang Hukum Dasar kemudian membentuk lagi panitia kecil Perancang Hukum Dasar yang dipimpin Soepomo. Panitia-panitia kecil itu dalam rapatnya tanggal 11 dan 13 Juli 1945 telah dapat menyelesaikan tugasnya Panitia Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi Linkai), yang sering disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Selanjutnya tanggal 14 Juli 1945 sidang BPUPKI mengesahkan naskah rumusan panitia sembilan yang dinamakan Piagam Jakarta sebagai Rancangan Mukaddimah Hukum Dasar, dan pada tanggal 16 Juli 1945 menerima seluruh Rancangan. Hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 17 Juli 1945, merupakan sidang penutupan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan selesailah tugas badan tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang berberapa utusan dari wilayah Indonesia Bagian Timur. Berberapa utusan tersebut adalah sebagai berikut:

·         Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi

·         Tadjoedin Noor dan Ir. Pangeran Noor, wakil dari Kalimantan

·         I Ketut Pudja, wakil dari Nusa Tenggara

·         Latu Harhary, wakil dari Maluku.

Mereka semua berkeberatan dan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD yang juga merupakan sila pertama Pancasila sebelumnya, yang berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"

Pada Sidang PPKI I, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta lalu mengusulkan mengubah tujuh kata tersebut menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Hatta dengan 4 orang tokoh Islam, yaitu Kasman Singodimejo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan akhirnya bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945 Pancasilapun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.

Dan pada tanggal 18 agustus pula PPKI mengadakan sidang pertamanya dan menghasilkan 3 keputusan penting ;

1. menetapkan dan mensahkan UUD 1945 sebagai UUD Negara RI
2. memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden
3. akan memebentuk Badan Komite Nasional sebagai badan pembantu presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk.

            Sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945, PPKI membuat pembagian daerah propinsi, termasuk pembentukan 12 departemen atau kementerian. Sidang ketiga tanggal 20, membicarakan agenda badan penolong keluarga korban perang, satu di antaranya adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada 22 Agustus 1945 diselenggarakan sidang PPKI keempat. Sidang ini membicarakan pembentukan Komite Nasional Partai Nasional Indonesia. Setelah selesai sidang keempat ini, maka PPKI secara tidak langsung bubar, dan para anggotanya menjadi bagian Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Anggota KNIP ditambah dengan pimpinan-pimpinan rakyat dari semua golongan atau aliran dari lapisan masyarakat Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 antara lain berbunyi:

“….., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalm permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

 Sejak saat itu bunyi dari sila-sila Pancasila adalah :

1.      Ketuhanan Yang Maha Esa

2.      Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.      Persatuan Indonesia

4.      Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5.      keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

            Untuk menghindari terjadinya keragamaan baik dalam bentuk rumusan, pembacan maupun dalam pengucapan sila-silanya presiden kemudian mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 mengenai Rumusan Negara dan Penulisannya.

Rumusan-rumusan Pancasila secara historis terbagi dalam tiga kelompok.

1. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara Republik Indonesia.
2. Rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar filsafat Negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan.
3. Beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Dari tiga kelompok di atas secara lebih rinci rumusan Pancasila sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 ini ada tujuh yakni:

1. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan dalam pidato “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” (Rumusan I).
2. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan sebagai usul tertulis yang diajukan dalam Rancangan Hukum Dasar (Rumusan II).
3. Soekarno, tanggal 1 Juni 1945 sebagai usul dalam pidato Dasar Indonesia Merdeka, dengan istilah Pancasila (Rumusan III).
4. Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945, dengan susunan yang sistematik hasil kesepakatan yang pertama (Rumusan IV).
5. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 adalah rumusan pertama yang diakui secara formal sebagai Dasar Filsafat Negara (Rumusan V).
6. Mukaddimah KRIS tanggal 27 Desember 1949, dan Mukaddimah UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950 (Rumusan VI).
7. Rumusan dalam masyarakat, seperti mukaddimah UUDS, tetapi sila keempatnya berbunyi Kedaulatan Rakyat, tidak jelas asalnya (Rumusan

---

http://harisbanjarmasin.blogspot.com/